Muhammadiyah Serukan Kubu Capres Stop Saling Klaim Menang

image-gnews
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh hasil penghitungan cepat pemungutan suara Pemilu 2019. Publik diminta menunggu pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Baca: Jokowi Unggul Versi Quick Count, Infrastruktur Bakal Dilanjutkan

Muhammadiyah menyerukan tak ada saling klaim kemenangan dari dua kubu calon presiden. Sebab, saling klaim tersebut dinilai bisa memperkeruh situasi pemilu yang diwarnai ketegangan ini. Namun, baik calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan kemenangannya. Keduanya mengklaim unggul berdasarkan data hitungan sementara.

"Kami meminta seluruh pihak baik kubu calon presiden 01 maupun 02 untuk menghindari saling klaim kemenangan dan menunggu bersama keputusan resmi KPU," ujar Haedar Nashir dalam konferensi pers di Kantor Muhammadiyah Yogyakarta Kamis 18 April 2019.

Haedar juga berharap, "Masyarakat hendaknya tidak terlalu terpengaruh suasana oleh banyaknya hasil hitung cepat (quick count), exit poll dan lain-lain yang disajikan di media massa, media sosial dan ruang publik".

Khusus hitung cepat, menurut Haedar, itu adalah sebuah kerja ilmiah dari hasil survei. Itu merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tapi sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu.

Lebih lanjut Haedar menjelaskan, hendaknya hitung cepat tidak dijadikan rujukan kemenangan karena bukan patokan resmi. Mengenai hasil Pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU. Apabila terdapat masalah dalam proses penghitungan,  Haedar menyarankan, ditempuh melalui mekanisme perundang-undangan yang dijamin konstitusi.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mendesak KPU, Bawaslu dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan dan independen sehingga proses penghitungan dan hasil Pemilu betul-betul terpercaya, obyektif dan seksama serta diumumkan tepat waktu sehingga dapat diterima secara obyektif oleh semua pihak," kata Haedar.

Menurut Haedar, pelaksanaan Pemilu 2019 wajib disyukuri karena berjalan baik tertib dan damai meskipun ada sejumlah kekurangan teknis. "Muhammadiyah mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia dan penyelenggara pemilu karena membuktikan kedewasaan politik bangsa".

Mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas menambahkan, masyarakat sipil dan lembaga negara yang berkewenangan dapat ikut serta mengawal perhitungan suara di KPU sebagai bagian kontrol. 

Baca: Berikut Cara Prabowo Mendeklarasikan Menang Pilpres 2019

"Lewat check and balance, KPU bisa lebih hati-hati bekerja karena ini menyangkut tanggung jawab pada masyarakat. Bagaimana pemilu ini menghasilkan kemenangan secara obyektif sekaligus memegang prinsip kejujuran," ujar Busyro yang juga Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Muhammadiyah ini.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Upacara peringatan Hari Guru di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 November 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Muhammadiyah Jawab Soal Kursi Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti buka suara terkait jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?


Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

6 jam lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.


PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

16 jam lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam acara Launching Program 1000 Cahaya Majelis Lingkungan Hidup di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.


Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

16 jam lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat mematuhi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama tak diperbolehkan.


Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

19 jam lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.


Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara (Irup) memimpin Upacara Parade Senja di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. Upacara Parade Senja diselenggarakan dalam rangka Reuni sekaligus Silaturahmi, Halal Bihalal & Syukuran Abituren Akabri 1971-1975. Dok. Humas Setjen Kemhan
Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo.


Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


Timnas U-23 Kalah dari Irak, Ketua Umum PP Muhammadiyah: Seperti Politik, Kalah Menang Biasa

3 hari lalu

Timnas Indonesia U-23. Foto : PSSI
Timnas U-23 Kalah dari Irak, Ketua Umum PP Muhammadiyah: Seperti Politik, Kalah Menang Biasa

Haedar Nashir berpesan kepada punggawa Timnas U-23 dan para pendukungnya menyikapi kekalahan itu dengan bijaksana.


Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

5 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

5 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?